SPE: Somebody Please Explain

Djohan Pinnarwan (Assurance Partner)

Bisnis Indonesia - 10 February 2014

 

Istilah special purpose entity (SPE) telah menjadi istilah umum sejak 10 tahun terakhir dan semakin dikenal sejak krisis keuangan global pada 2008. Istilah SPE sering digunakan bergantian dengan istilah speciaL purpose vehicle (SPV), special purpose company (SPC), atau structured entity (SE).

Semua istilah itu seringkali terkesan negatif. Orang sering mengkaitkan SPE atau SPV dengan praktik pencucian uang, penghindaran pajak atau transaksi di luar neraca (off-balance-sheets-transactions). Sebenarnya apa itu SPE?

Menurut Wikipedia, SPE adalah entitas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan sempit, khusus atau temporer. SPE umumnya dibentuk oleh sponsor seperti bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi atau investment bank.

Sponsor mentransfer aset ke SPE, mendapat hak untuk menggunakan aset tersebut atau menyediakan jasa ke SPE, sedangkan pihak lain (investor) akan menyediakan pendanaan ke SPE dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh SPE.

Walaupun sponsor memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali instrumen ekuitas SPE, sponsor memperoleh hak manfaat utama dari kegiatan SPE dari instrumen utang, instrumen ekuitas, hak partisipasi, hak residual, atau sewa yang memberikan tingkat imbal hasil, atau memberikan akses atas keuntungan ekonomi masa mendatang.

Banyak kalangan mungkin berasumsi bahwa SPE mungkin lebih banyak digunakan untuk memberikan layering transaksi, sehingga pemilik dana atau pemegang saham asli tidak dapat terdeteksi dengan gampang.

Pendirian SPE yang mayoritas dilakukan di negara tax heaven, dengan tarif pajaknya rendah atau bahkan bebas pajak, juga sering dikaitkan dengan tujuan untuk memperoleh struktur grup yang paling efisien dari segi pajak.

Namun banyak kalangan mungkin tidak menyangka bahwa reksa dana, fund yang cukup populer di Indonesia, sebenarnya masuk kategori SPR.

Reksa dana dalam bentuk hukum kontrak investasi kolektif pada umumnya disponsori oleh perusahaan pengelolaan investasi dengan menerbitkan unit penyertaan yang dapat dimiliki oleh investor ritel.

Dana dari penerbitan unit penyertaan tersebut kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrumen investasi yang umumnya berbentuk saham atau utang, sesuai dengan arahan kebijakan investasi yang ditawarkan dalam dokumen prospektus.

Reksa Dana memberikan kesempatan kepada investor ritel, dengan kemampuan investasi yang terbatas, untuk menikmati tingkat imbal hasil dari diversifikasi portofolio investasi yang lebih luas.

Pada 2013, nilai aktiva bersih reksa dana sudah mencapai Rp185 triliun yang berasal dan 149.000 investor. Pada 2016, nilai aktiva bersih reksa dana diperkirakan menembus Rp1.000 triliun, dengan jumlah investor lebih dari 5 juta orang.

Selain itu, ada bentuk fund lain yang mulai muncul walaupun belum sepopuler reksa dana yaitu dana investasi real estat (DIRE) dan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) . Sama seperti fund lain, DIRE juga dibentuk oleh sponsor yaitu perusahaan pengelolaan investasi.

DIRE menerbitkan unit pernyataan yang dapat dibeli oleh investor ritel. Hanya bedanya dana dari penerbitan unit penyertaan ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk properti (tanah dan bangunan), sesuai dengan mandat investasi yang ditawarkan dalam prospektus.

Properti ini akan menghasilkan pendapatan sewa dan capital gain di masa mendatang yang keduanya meningkatkan NAB DIRE sehingga akan memberikan manfaat kepada investor ritel yang hampir mustahil untuk dapat memiliki properti berharga sangat mahal itu secara individu (bukan kolektif).

Adapun, perbedaan KIK-EBA dibandingkan dengan reksa dana DIRE adalah struktur pendanaan KIK-EBA lebih rumit karena melibatkan beberapa jenis unit penyertaan dan dana yang terkumpul digunakan untuk membeli piutang keuangan dari bank sponsor KIK-EBA.

Baru ada satu KIK-EBA di Indonesia yaitu yang menginvestasikan dananya untuk membeli piutang KPR dari PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN).

Model seperti ini dikenal secara teknis sebagai proses sekuritisasi aset. Investor ritel dapat menikmati tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga tabungan. Bank sponsor dapat tambahan dana segar dengan biaya yang lebih rendah daripada pinjaman Iangsung. Isu pelaporan keuangan bagi bank sponsor adalah apakah KIK-EBA harus dikonsolidasi oleh bank dan apakah piutang KPR tersebut dihentikan pengakuannya oleh bank (derecognition of financial assets).


MASALAH PENCATATAN
Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan SPE dikonsolidasi apabila SPE dikendaIikan oleh sponsor, sehingga asset dan liabilitas SPE akan masuk dalam laporan posisi keuangan sponsor (on balance sheets).

Indikasi pengendalian adalah pertama, kegiatan SPE dijalankan untuk mewakili sponsor dan sponsor memperoleh manfaat dari operasi SPE.

Kedua, sponsor mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh sebagian besar manfaat dari kegiatan SPE atau dengan cara membuat mekanisme autopilot.

Ketiga, sponsor menanggung mayoritas risiko aktivitas SPE.

Keempat, memperoleh mayoritas manfaat dari aktivitas SPE, karena sponsor memang menanggung mayoritas risiko.

Piutang keuangan atau KPR dalam hal KIK-EBA dapat dihentikan pengakuannya oleh bank sponsor apabila bank secara substansial sudah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan piutang tersebut.

Penghentian pengakuan dapat terjadi kalau bank menjual putus piutang keuangannya dan setelah itu tidak ada keterlibatan bank dalam memberikan jaminan atau 'pemanis' kepada KIK-EBA.

Namun, dalam praktiknya, setelah terjadi transfer legal kepemilikan piutang tersebut, bank masih terlibat dalam memberikan jaminan atau 'pemanis', sehingga analisis penghentian pengakuan menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Analisis tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan profesional dalam penerapan standar akuntansi.

Dari uraian di atas, SPE tidaklah seburuk kesan awalnya. Buruk tidaknya SPE sangat tergantung dari siapa pemakainya dan bagaimana SPE itu digunakan.

Tampaknya SPE akan tetap hadir di kehidupan kita. Untuk menghindari pengaruh buruknya, OJK hendaknya antisipatif dalam memberikan ruang gerak perkembangan SPE seperti yang telah diberikan kepada produk reksa dana DIRE, dan KIK EBA.

Perlu kewaspadaan agar dapat membuat rambu-rambu regulasi yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan manajemen risiko SPE, sehingga guncangan yang dialami oleh negara maju sebagai akibat dari krisis keuangan global 2008 dapat dihindarkan.

Harapannya, jangan sampai SPE membuat publik berteriak memohon “somebody please explain".